CopyAMP code

Lampura Zona Merah Covid-19, Ini Kebijakan Pemkab terkait Keramaian

  • Bagikan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara mengambil kebijakan untuk tidak lagi mengeluarkan rekomendasi izin keramaian sejak Kamis (21/1/2021). Kebijakan ini sebagai upaya peningkatan pengendalian penyebaran Covid-19 di daerahnya yang ditetapkan sebagai zona merah.

This is the code for your widget. Copy and paste it into your website. New widgets may take up to 30 minutes before they start displaying properly.

Kebijakan itu tertuang dalam ‎surat edaran dengan nomor : 360/95.41-LU/2021 tentang peningkatan pengendalian penyebaran Covid-19 tertanggal 21 Januari 2021. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Bupati Budi Utomo.

“Terhitung sejak hari ini, pemkab tidak lagi mengeluarkan rekomendasi izin keramaian seperti pesta pernikahan, kegiatan keagamaan dan lainnya,” terang Seketaris II Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung Utara, Nozi Efialis, Kamis (21/1/2021).

Kendati demikian, pihaknya juga tidak melarang adanya kegiatan – kegiatan tersebut sepanjang‎ mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penerapan prokes secara ketat akan dipantau langsung oleh satgas khusus kabupaten, kecamatan dan desa.

“Jika tidak ada penerapan prokes‎ secara ketat, tentu akan diberikan sanksi seperti pembubaran,” kata dia.

Di tempat berbeda, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Dian Mauli mengatakan, pihaknya tidak dapat melarang kegiatan keramaian asalkan mampu menerapkan prokes 3M. 3 M itu, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

“Sepanjang 3M itu diterapkan, keramaian tetap diperbolehkan jika merujuk pada surat edaran tersebut,” jelasnya.

Berikut lima poin dalam surat edaran tersebut :

1. Pemkab tidak lagi memberikan rekomendasi izin keramaian (pesta pernikahan/ kegiatan keagamaan, dll).

2. Satuan Tugas Khusus Kabupaten, Kecamatan, Desa agar bersinergi mengawasi secara ketat dan menegakan penerapan protokol kesehatan di setiap kerumunan dengan cara hadir langsung di lokasi.

3. Satgasus melakukan razia rutin penerapan prokes di tempat – tempat umum tertentu yang jadi pusat berkumpulnya orang – orang.

4. Unsur Satgas (Dinas Perhubungan) mengaktifkan kembali pencatatan pelaku perjalanan di titik – titik tertentu yang menjadi tempat transit pelaku perjalanan.

5.Satgas Covid-19 kecamatan dan desa mengaktifkan kembali pencatatan pelaku perjalanan di wilayah masing – masing dan mengoordinasikan dengan Satgas Covid-19 Kabupaten pada kesempatan pertama.‎

  • Bagikan