Beranda Hukum Bawaslu Antisipasi Maraknya Hoaks dalam Pilkada Bandarlampung

Bawaslu Antisipasi Maraknya Hoaks dalam Pilkada Bandarlampung

285
0
BERBAGI

BERITAPILKADA.COM —  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dan Bawaslu Kota Bandarlampung siap mengantisipasi maraknya berita bohong atau hoaks terkait Pilkada Serentak 2020. Selain membentuk tim cyber Bawaslu, Bawaslu Lampung dan Bawaslu Bandarlampung juga akan terus memantau aktivitas lalu lintas informasi di media sosial dan media daring.

“Dalam waktu dekat Bawaslu Lampung akan membuat tim cyber Bawaslu sendiri, kita punya semangat sendiri untuk memantau konten-konten di media online yang ada di Lampung,”kata Ketua Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung Tamri Suhaimi, pada acara Sosialisasi Hukum Mencegah Hoaks dan Berita Tidak Berimbang pada Pemilihan Walikota-Wakil Bandarlampung tahun 2020, di Bandarlampung, Jumat (25/9/2020).

Tamri mengatakan berita hoaks biasanya mengusung isu tentang sara, sosial politik dan kesehatan.

“Bagi orang membuat berita hoaks bisa dikenakan Pasal UU ITE atau jika mengenai tindak pidana pemilu sesuai dengan UU Pemilu Pasal 69 UU nomor 10 tahun 2016,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah mengatakan berita hoaks sama dengan fitnah.

“Jika ada orang membuat berita hoaks atau kampanye negatif akan dikenakan sanksi tegas. Sebab, hal itu termasuk ke dugaan tindak pidana pemilu,” katanya.

Chandra menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dijelaskan mengenai larangan kampanye hitam. Pasal 69 (b) menyebutkan, dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, dan/atau partai politik.

Selain itu, lanjut Candra, larangan ini juga dimuat pada Pasal 69 (c) yang mengatur larangan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

“Sanksi pun jelas diatur pada Pasal 187 ayat 2 berupa pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta,” jelasnya.

Sumber: teraslampung.com